Merajut Perdamaian Lewat Panggung Intelektual

Setelah sekian lama, resisten golongan antar organisasi Ekstra Kampus (sering diistilahkan OMEK), akhirnya malam itu (08/03/16) dipertemukanlan dua organisasi yaitu HMI dan PMII.  Dalam sejarah kemahasiswaan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, keduanya adalah lawan politik yang berbeda arah. Tak ayal telah kerap menimbulkan berbagai konflik, khususnya pada kontestasi politik di Kampus.

Mahasiswa yang kian hari makin banyak, tak terkecuali di Kampus dengan julukan kampus “Ulul Albab” ini, tahun demi tahun mencanangkan jurusan baru  dan bahkan kedepan akan berlanjut pada penambahan Fakultas. Kampus menjadi arena pergumulan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah. Dan kampus menjadi social capital (modal sosial) yang cukup besar.

Dengan social capital tersebut ternyata berimbas pada pembentukan pola tindakan politik menjamur di kampus. Pengelolaan kemahasiswaan tidak hanya di pegang oleh pihak perguruan tinggi, namun mahasiswa pun juga memiliki wewenang untuk mengorganisir mahasiswa. Dengan pemberian wewenang itulah mahasiswa mulai menentukan para pemangku “jabatan” sebagai wakil mahasiswa pada umumnya.

Pembagian struktural keterwakilan mahasiswa tersebut mulai dari DEMA (Dewan Eksekutif Mahasiswa), SEMA (Senat Mahasiswa) hingga HMJ (Himpunan Mahasiswa Jurusan) sejatinya untuk mempermudah koordinasi. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa posisi tersebut menjadi arena pertarungan politik yang sengit, layaknya di pemerintahan Negara.

Kemelut yang tidak berkesudahan di panggung politik tersebut tak bisa dipungkir lagi telah menurunkan intensitas gerakan mahasiswa yang kearah perbaikan sosial. Beberapa kalangan menyebut bahwa mahasiswa sebagai agent of change ataupun agent of social control. Namun apa yang terjadi saat ini adalah mahasiswa terlalu sibuk mengurusi pergolakan politik antar golongan yang cenderung memperebutkan kekuasaan semata dan bahkan tersentral di kalangan mahasiswa sendiri.

Terlepas dari berapa kuantitas SDM masing-masing organisasi, namun pada hakikatnya bahwa kesemuanya harus mewadahi berbagai minat dari mahasiswa agar diarahkan pada pembentukan karakter SDM yang unggul. Organisasi yang turut mewarnai Kampus adalah HMI dan PMII.

Inilah yang kemudian yang melatarbelakangi kegiatan diskusi lintas OMEK yang mempertemukan antara HMI komisariat Syari-ah Ekonomi dengan PMII Rayong “Moh Hatta” Fakultas Ekonomi  untuk menghidupkan atmosfer intelektual dikalangan mahasiswa. Acara yang bertajuk “menelisik akar kemiskinan sistemik” tersebut dimaksudkan untuk memunculkan kembali kesadaran mahasiswa akan tanggung jawab sosialnya.

Hal ini juga melihat bahwa kedua organisasi tersebut pada dasarnya dibentuk guna mentransformasikan nilai keislaman dalam bingkai kebangsaan. Dengan melihat sisi kesamaan inilah akhirnya kedua organisasi tersebut bersepakat untuk membangun wacana intelektual mahasiswa. Dengan membangun dimensi intelektualitas, diharapkan mampu mewujudkan gagasan yang “fair” dengan melihat objetivitas demi kepentingan bersama, tidak lagi mengunggulkan egosentris golongan.

Fuad Ibrahim

Sekretaris Umum HMI Komisariat Syariah-Ekonomi

UIN Malang

 

Kaum Muda Berpendidikan yang Menuntut Perbaikan

Ribuan massa turun ke jalan di Mesir. Mereka umumnya mengenakan celana jeans, jaket kulit, dan topi baseball, dan sweater. Tidak tampak diantara massa yang mengenakan baju muslim tradisional di kerumunan.

Ya, mereka para demonstran ini kaum muda berpendidikan yang resah karena tidak mendapatkan pekerjaan. Seperti dikutip CNN, Minggu (30/1/2011), kaum muda ini memprotes, turun ke jalan karena tidak puas atas pemerintahan Hosni Mubarak.


Selama ini mereka berjuang mencari pekerjaan untuk menghidupi diri dan keluarga mereka. Namun lowongan pekerjaan adalah hal yang sulit ditemukan. Karena itu mereka bangkit dan menginginkan perubahan untuk kehidupan yang lebih baik.


Seperti halnya negara-negara muslim di Afrika Utara, seperti Tunisia, dan Timur Tengah, 60 persen penduduk Mesir adalah kaum muda. Kesulitan kondisi ekonomi membuat mereka bergerak. Apalagi mereka menilai pemerintahan penuh dengan korupsi.

Di kawasan itu seperti Mesir dan Tunisia, berdasarkan penelitian, hanya 5 persen saja dari jumlah lulusan yang diterima pekerjaan. Di Tunisia saja, seorang anak muda bercerita kalau dia terpaksa melakukan aktivitas dengan nongkrong di cafe seharian, sengaja untuk mencari koneksi internet guna menelusuri, mencari pekerjaan di dunia maya. Namun pekerjaan memang sulit.

Protes semakin meledak di Tunisia, saat seorang penjual buah nekat membakar dirinya karena dagangannya disita petugas kepolisian. Tuntutan ekonomi dan frustasi dengan kondisi pemerintahan membuat rakyat turun ke jalan. Demikian juga di Mesir.

Sumber : detiknews

Gaji Pemimpin Republik, BUMN, BI. Besar Mana?

(vivanews.com)- Penggodokan rencana kenaikan gaji 8.000 pejabat negara akan menjadi salah satu prioritas kerja Kementerian Keuangan tahun ini. Kenaikan itu akan didasarkan pada ketentuan dalam peraturan pemerintah yang mengatur struktur penggajian pejabat negara. "Ini agar sistem penggajian maksimal. BUMN siap saja," kata Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Mustafa Abubakar, di Jakarta, Kamis, 27 Januari 2011.

Kementerian BUMN akan menyerahkan pembahasan rencana kenaikan gaji pejabat itu kepada tim dari Kementerian Keuangan. "Tapi, jika diajak untuk mengevaluasi, kami siap saja," ujar Mustafa.

Dia menilai pembenahan struktur gaji pejabat negara, termasuk Kementerian BUMN, merupakan bagian dari penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Termasuk dalam rencana ini adalah kemungkinan mengevaluasi gaji direksi BUMN



"Itu semua akan kami evaluasi. Gaji dan bonus kami berikan secara layak. Kami serahkan kepada tim yang mengkaji secara menyeluruh dan komprehensif," ujarnya.

Kini terungkap, sejumlah eksekutif puncak BUMN menerima gaji cukup besar. Bahkan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah mengatakan ada gaji direksi BUMN yang mencapai 10 kali lipat dari gajinya. "Tidak apa-apa. Yang penting kinerjanya baik. Jangan sampai gajinya 10 kali lipat gaji presiden, namun tidak lebih sregep (rajin)," kata Presiden.

Gaji pokok presiden saat ini sekitar Rp62 juta. Belum lama ini, Presiden mengatakan gajinya sudah tujuh tahun ini tidak naik.

Jajaran eksekutif puncak sejumlah BUMN besar tercatat menerima gaji dalam besaran yang jauh di atas gaji presiden, di atas Rp200 juta per bulan. Lima BUMN di antaranya adalah:

1. Telkom 602 juta
2. Bank Mandiri 705 juta
3. BRI 333 juta
4. BNI 314 juta
5. Aneka Tambang 250,8 juta

(Data Laporan Keuangan 2009)

Bank Indonesia

Hampir bersamaan, pekan depan, Panitia Kerja Anggaran Tahunan Bank Indonesia (BI) pun akan menggelar rapat terakhir guna menetapkan kenaikan gaji pegawai BI hingga 20 persen. Namun, untuk jajaran Dewan Gubernur, Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI memberikan tiga opsi.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Harry Azhar Azis, mengatakan, ketiga opsi tersebut adalah: pertama, gaji dewan gubernur tidak naik sama sekali; kedua, gaji gubernur BI naik, namun selain posisi gubernur--yakni para deputi gubernur-- naik maksimal tiga persen saja; yang ketiga, deputi gubernur maksimal naik tiga persen, dan gubernur BI di bawah tiga persen.

"Masih harus diformulasikan kembali. Minggu depan, panja terakhir, sehingga Kamis sudah bisa raker untuk memutuskan," ujar dia.

Ketiga opsi tersebut, menurut Harry, selanjutnya akan dibahas dalam Rapat Dewan Gubernur BI untuk kemudian diputuskan.

Bagi pegawai dasar di bank sentral, kenaikan direncanakan 15-20 persen dari gaji pokok, pegawai tata usaha dan staf naik 10-15 persen, kepala seksi dan kepala bagian naik 7-10 persen. Sementara itu, level deputi dan direktur naik 3-7 persen sesuai prestasi dan masa kerja.

"Kenaikan gaji pegawai BI ini untuk menyesuaikan dengan gaji bank-bank umum," ujar Harry.

Deputi Gubernur BI Muliaman Hadad enggan berkomentar mengenai opsi yang diajukan DPR. "Nanti saja kalau sudah disetujui," katanya.

Harry menambahkan, besaran gaji pegawai BI cukup tinggi karena ada beragam jenis tunjangan, mulai dari tunjangan fungsional hingga cuti tahunan. Besaran tunjangan fungsional itu bahkan melebihi gaji pokok.

Selain tunjangan fungsional, berbagai macam tunjangan lain adalah tunjangan insentif sebesar tiga kali gaji pokok dalam satu tahun, tunjangan cuti tahunan sebesar satu kali gaji pokok, dan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan. Untuk gubernur BI, THR besarnya Rp145 juta yang diberikan dua kali dalam satu tahun.

Berikut komposisi gaji pokok dan tunjangan fungsional pegawai BI:

No Jabatan Gaji Pokok Tunjangan
1 Gubernur BI 41,1 juta 121,4 juta
2 Deputi Gubernur Senior 35 juta 103,2 juta
3 Deputi Gubernur 31,9 juta 91 juta
4 Direktur 12-36 juta 44,7 juta
5 Deputi Direktur 6,9-20,4 juta 29,4 juta
6 Kepala Bagian 3,1-12,4 juta 25,6 juta
7 Deputi Kepala Bagian 3,1-12,4 juta 15,1 juta
8 Kepala Seksi 2,1-8,3 juta 10,2 juta
9 Staff 1,7-4,6 juta 5,6 juta
10 Pegawai TU 800 ribu-2,1 juta 2,5 juta
11 Pegawai Dasar 500 ribu-1,4 juta 1,8 juta